[NEWS] 20 April 2016 UP45 Jakarta, Sindonews.com- Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sepertinya belum satu
suara soal pembentukan badan agregator gas, setelah Direktur Jenderal
Minyak dan Gas Bumi (Migas) ESDM, I GN Wiratmaja Puja mengaku dirinya
tidak sepakat terkait rencana pembentukan badan agregator gas. Hal ini
lantaran dinilai terkesan memonopoli pasar.
Dia menambahkan lebih memilih membentuk badan penyangga gas yang dimaksudkan untuk menentukan harga gas industri yang nantinya akan disalurkan ke konsumen. Menurutnya hal ini dilakukan karena melihat fakta di lapangan bahwa terjadi ketidakadilan harga yang sampai ke konsumen.
"Bukan agregator (gas) ya karena itu semacam monopoli. Jadi saya ingin lebih kepada badan penyangga (gas) untuk menentukan harga," katanya di Hotel Dharmawangsa, Jakarta, Rabu (20/4/2016).
Dia menambahkan lebih memilih membentuk badan penyangga gas yang dimaksudkan untuk menentukan harga gas industri yang nantinya akan disalurkan ke konsumen. Menurutnya hal ini dilakukan karena melihat fakta di lapangan bahwa terjadi ketidakadilan harga yang sampai ke konsumen.
"Bukan agregator (gas) ya karena itu semacam monopoli. Jadi saya ingin lebih kepada badan penyangga (gas) untuk menentukan harga," katanya di Hotel Dharmawangsa, Jakarta, Rabu (20/4/2016).
Lanjut dia pihaknya menemukan situasi yang kompleks di mana harga gas
tidak sama di beberapa daerah. Misalnya, di Jawa Timur harga gas
industri murah, sementara di wilayah Sumatera Utara harganya dua kali
lipat lebih tinggi dari harga yang ada di Jawa. "Lantas pemerintah harus
membuat aturan untuk mengumpulkan semua sumber gas dan menentukan
harga," imbuh dia.
Tak hanya itu, diterangkan juga harga gas untuk industri biasanya lebih
murah. Sementara harga gas untuk industri kelistrikan jauh lebih mahal.
"Ini yang harus kita diskusikan agar harganya lebih adil," tandasnya. [SUMBER]