Pembangunan jaringan gas bumi untuk rumah tangga di Kota Surabaya telah dilakukan oleh Kementerian ESDM c.q. Direktorat Jenderal Migas pada 2009 sebanyak 2.900 Sambungan Rumah di Kelurahan Kali Rungkut dan Rungkut Kidul dengan menggunakan dana APBN. Hingga saat ini, di Kota Surabaya telah terdapat sekitar 15.900 Sambungan Rumah yang terdiri atas 2.900 Sambungan Rumah yang dibangun dengan dana APBN serta sekitar 13.000 Sambungan Rumah yang dibangun dengan dana milik BUMN.
“Rencana pengembangan jaringan gas bumi untuk rumah tangga di Kota Surabaya akan dilakukan oleh Kementerian ESDM bersama dengan BUMN pada tahun 2016 sebanyak 24.000 Sambungan Rumah, terdiri dari 3 Wilayah, yaitu Surabaya Pusat, Surabaya Selatan, dan Surabaya Timur,” kata Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said dalam siaran pers KESDM, Kamis (9/7).
Hal itu diungkapkan Sudirman yang pada hari ini melakukan kunjungan lapangan untuk meninjau langsung dan mengevaluasi pembangunan infrastruktur gas, baik itu jaringan gas kota maupun Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas (SPBG) di Surabaya, Provinsi Jawa Timur. Dalam kunjungan ini Menteri ESDM didampingi oleh Walikota Surabaya Tri Rismaharini.
Pembangunan infrastruktur gas merupakan salah satu upaya Pemerintah untuk meningkatkan pelayanan umum dalam penyediaan energi yang murah, bersih, aman dan mudah pemakaiannya serta mengurangi beban subsidi BBM khususnya subsidi minyak tanah dan LPG.
Usai melakukan peninjauan, Sudirman Said dan Risma bersama-sama melakukan evaluasi hasil kunjungan lapangan tersebut di Kantor Walikota Surabaya. Dalam rapat ini, Sudirman kembali menegaskan bahwa evaluasi dilakukan agar mendapatkan masukan dari semua pihak, khususnya masyarakat pengguna gas bumi sehingga pertumbuhan ekonomi masyarakat dapat terus berkembang. Pemilihan kota Surabaya didasarkan bahwa Kota Surabaya telah memenuhi persyaratan dasar dalam pembangunan jaringan gas yaitu tersedianya infrastruktur pipa, pasokan gas dan pasar.
“Untuk itu, kami meminta kerjasama yang baik dari Pemerintah Kota Surabaya untuk terus memberikan dukungan dalam mensosialisasikan program ini kepada masyarakat serta membantu proses perizinan yang belum terselesaikan pada program pembangunan infrastruktur gas di Kota Surabaya,” jelas Sudirman.
Sebelumnya, pada akhir Mei 2015 lalu, Risma berkunjung dan bertemu Menteri ESDM untuk menjalin kesepakatan kerjasama dalam sektor energi bersih, termasuk energi terbarukan dan gas. Bentuk kerjasama yang akan dilakukan adalah menjadikan Kota Surabaya sebagai pilot project percepatan pemanfaatan energi bersih (clean energy). Dalam kesempatan tersebut, salah satu poin yang disepakati adalah percepatan pembangunan infrastruktur gas kota maupun SPBG.
Kesepakatan ini adalah langkah strategis Kementerian ESDM dalam upaya mewujudkan ketahanan dan kedaulatan energi untuk bisa mencukupi kebutuhan energi nasional.
Menindaklanjuti hal tersebut, Menteri ESDM melaksanakan peninjauan secara langsung, salah satunya adalah dengan melakukan kunjungan lapangan ke Surabaya.
Berdasarkan hasil kunjungan lapangan tersebut, Sudirman menjelaskan bahwapemerintah perlu menata ulang strategi pemanfaatan gas bagi masyarakat, khususnya melalui jaringan gas. Hal ini perlu dilakukan karena banyaknya masalah yang ditemui pada saat ini.
“Ada 4 strategi untuk melakukan perbaikan tersebut, yaitu (1). mempercepat infrastruktur jaringan; (2) memberikan prioritas kepada kota-kota yang memiliki akses pada infrastruktur dan gas; (3) mendorong kota-kota untuk berkompetisi terkait dengan penyediaan lahan, aspek sosial, kelembagaan dan leadership. Surabaya dipilih karena memiliki leadership; (4) memberdayakan BUMN, APBN sebagai pendorong. Kita harus memanfaatkan BUMD sebagai operator untuk mengelola, bekerjasama dengan BUMN, seperti yang saat ini berjalan di Provinsi Jambi,” lanjut Menteri ESDM.
Sudirman juga mengatakan bahwa dalam mempercepat pembangunan dan pemanfaatan infrastruktur gas, dirinya mempersilahkan seluruh pemerintah daerah untuk menyiapkan keempat aspek tersebut dan jika sudah terpenuhi, dirinya siap menindaklanjuti. “Silakan kepada pemerintah daerah, siapkan dan penuhi empat syarat yang saya sebutkan dan acungkan tangan, ajukan pada saya, maka segera saya tindaklanjuti,” tutup Sudirman.
Pilot project jaringan gas dimulai sejak 2009 di Kota Palembang dan Surabaya. Hingga akhir 2014, jaringan gas telah dibangun di 11 provinsi yang terdiri atas 21 kota/kabupaten se-Indonesia. Total sambungan jaringan gas nasional dibangun dengan menggunakan dana dari APBN dan non-APBN. Sebanyak 203.100 sambungan rumah tangga (SR) di antaranya dibangun dengan dana non-APBN, sementara 89.460 berasal dari APBN.
Hingga saat ini jaringan gas yang telah dibangun oleh APBN di 19 kota mengalir ke 89.459 sambungan SR, dengan rincian mengalir ke 54. 740 SR di 10 kota sementara 34.719 SR yang tersebar di 9 kota belum mendapatkan aliran gas. Di sisi lain, jaringan gas yang berasal dari non-APBN hampir seluruhnya mengalir.
Pada 2015 ini, Kementerian ESDM akan membangun jaringan distribusi gas bumi untuk rumah tangga di Lhok Sukon dan Pelanbaru masing-masing sekitar 4.000 SR (total sekitar 8.000 SR) dengan sumber pendanaan non-APBN sebesar 4.600 SR oleh PT Pertamina di Prabumulih dan Jambi. Sementara, PT PGN akan membangun 15.000 SR di 9 kota, yaitu Surabaya, Sidoarjo, Pasuruan, Cirebon, Palembang, Jabodetabek dan Medan).[SUMBER]
