[NEWS] 18 Maret 2016 UP45 Jakarta, EnergiToday- Untuk mewujudkan jaringan gas bumi yang
terintegrasi, pemerintah telah menyusun konsep pembangunan
infrastrukturnya hingga 2030. Di mana, pembiayaannya melibatkan swasta.
Direktur Pembinaan Program Migas
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Agus Cahyono Adi
mengakui bahwa pemerintah memiliki keterbatasan dana. "Untuk
wilayah-wilayah yang belum berkembang, dibangun (infrastruktur) dari
APBN. Ini dimaksudkan untuk sebagai pemicu (perkembangan) pasar di situ.
Terutama di wilayah-wilayah frontier," ujar Agus, seperti dilaporkan Inilah.com, Jumat (18/3).
Pembangunan infrastruktur ini, lanjut
Agus, dilakukan secara bertahap. Untuk jangka pendek, rencana
infrastruktur yang akan dibangun Pemerintah adalah jaringan gas bumi
untuk rumah tangga, SPBG dan pipa gas. Sedangkan, pembangunan receiving
terminal, diharapkan dapat dilakukan swasta.
Khusus receiving terminal, Pemerintah tengah melakukan pemetaan lokasi-lokasi pembangunannya. Infrastruktur ini terutama untuk mendukung program kelistrikan 35 GW. Berdasarkan konsep yang disusun Pemerintah, pembangunan infrastruktur hingga tahun 2030 memerlukan biaya US$ 24,8 miliar, dengan perincian, pembangunan pipa sebesar US$ 1,2 miliar, gas kota US$ 2,2 miliar, LPG sebesar US$ 0,4 miliar, SPBG 1,93 miliar, regasfikasi sebesar US$ 6,1 miliar dan liquefaction US$ 1,3 miliar. [SUMBER]
