PEMBERLAKUAN DANA MIGAS DISAMBUT POSITIF SEMUA PIHAK

[NEWS] 09 Agustus 2016 UP45 Jakarta, EnergiToday- Direktur PNBP,  Mariatul Aini mengatakan bahwa Kementerian Keuangan mendukung pemberlakuan dana migas (DM) dengan catatan ketentuan yang tercantum dalam UU Migas tersebut kelak tidak secara khusus menyebutkan besarnya prosentase dana yang akan dikenakan terhadap penerimaan migas.

Aini juga berharap untuk menjalankan kebijakan dan program DM tidak perlu dibentuk lembaga khusus/baru, cukup oleh lembaga dan/atau kementerian yang ada.

Selain itu, Pakar Ekonomi & Keuangan, Ihsan Mojo dan Enny Sri Hartati, Direktur Eksekutif  INDEF sepakat dengan usul Mariatul Aini agar penetapan angka DM secara khusus dihindari, dan aspek governance pengelolaan DM harus dioptimalkan.

Ketiganya sepakat agar pengelolaan DM terintegrasi dengan APBN, bukan dana non-bugeter yang terpisah dari pengelolaan APBN. Untuk itu, lembaga perencana dan pengelola/pengawas yang relevan adalah KESDM dan pelaksana program adalah BUMN, terutama Pertamina.

Sementara itu, Pri Agung Rakhmanto menyatakan bahwa DM mungkin saja layak diimplementasikan. Namun yang juga sangat penting adalah optimalisasi pengelolaan sektor energi dan migas di sektor ril berdasarkan kebijakan dan pengaturan yang berlaku saat ini.

“Diharapkan berbagai masalah sektor energi dan migas yang ada perlu dipahami dan dicari solusinya sebelum langkah finansial engineering melalui pemberlakuan DM diimplementasikan dalam UU Migas baru. Dan perlu diingatkan agar penerapan DM perlu didasari oleh landasan filosofis dan naskah akademis yang harus segera dipersiapkan,” tuturnya.

Di kesempatan yang sama, Direktur Utama Rinder Energia, Yoga Suprapto mengatakan masa depan energi nasional gelap. Perlu ada upaya antisipasi jika minyak habis, atau pun gas habis. DM perlu ada jika migas masih ada, sehingga DM perlu diterapkan agar migas tetap ada.

Untuk itu, tambahnya, perlu dirumuskan lebih dulu rencana penggunaan DM tersebut. Karena DM perlu untuk meningkatkan ketahanan energi, maka penggunaan DM bukan hanya untuk kegiatan eksplorasi migas, tetapi juga untuk membangun infastruktur migas, misalnya membangun kilang, mengembangkan pembangkit listrik panas bumi (PLTP), dsb.

“Dana energi dapat pula ditransfer melalui pemberian insentif fiskal guna membangun industri petrokimia atau memindahkan industri ke wilayah-wilayah penghasil energi,” tandasnya.[SUMBER]

PERTAMINA-SAUDI ARAMCO TETAPKAN KONTRAK RDMP CILACAP

[NEWS] 23 Mei 2016 UP45 Jakarta, EnergiToday- PT Pertamina (Persero) dan Saudi Aramco telah menetapkan kontrak Engineering and Project Management Services untuk pelaksanaan studi Basic Engineering Design (BED) untuk program kerjasama kedua perusahaan dalam RDMP Cilacap kepada Amec Foster Wheeler Energy Limited.

Kontrak telah ditandatangani oleh Said Al-Hadrami, Vice President of International Operations Saudi Aramco dan Rachmad Hardadi, Direktur Pengolahan PT Pertamina (Persero) di kantor pusat Pertamina Jakarta hari ini, Senin (23/5).

Penandatanganan ini sebagai kelanjutan dari Heads of Agreement (HoA) yang sebelumnya telah ditandatangani oleh kedua pihak pada November 2015.

“Proyek pengembangan kilang Cilacap akan dilakukan melalui kerjasama antara Pertamina dan Saudi Aramco, dan tahapan ini dianggap sebuah kemajuan yang cukup signifikan. Untuk melakukan sebuah proyek sebesar ini, keberadaan partner strategis dengan kemampuan teknik dan finansial yang mumpuni tentu sangat diperlukan. Dan menurut kami Saudi Aramco merupakan partner yang ideal,” jelas Rachmad Hadadi.

Rachmad menjelaskan, penandatangani kontrak kerjasama pengembangan kilang Cilacap ini merupakan pencapaian yang luar biasa dalam kerjasama Saudi Aramco dengan Pertamina. Saudi Aramco melihat potensi jangka panjang dari investasi dan kerjasama ini, dimana kami melihat proyek ini akan saling menguntungkan bagi kedua belah pihak dan juga negara dalam beberapa dekade kedepan.

"Kami yakin proyek ini dapat meningkatkan kemakmuran Indonesia melalui ketahanan energi yang lebih baik dan memperkuat rantai nilai energi global perusahaan kami," tutur Said Al-Hadrami.

Dalam 9 bulan kedepan, Amec Foster Wheeler akan mengembangan ruang lingkup terkait usulan proyek pengembangan kilang yang sudah ada di Jawa Tengah dan akan menyelesaikan konfigurasi dan paket lisensi. Pengembangan kilang Cilacap adalah bagian dari program Refinery Development Master Plan (RDMP) yang dimiliki Pertamina yang bertujuan untuk meningkatkan ketahanan energi Indonesia. Diperkirakan untuk proyek pengembangan kilang Cilacap akan membutuhkan dana sebesar US$4 miliar hingga US$5 miliar.

Ketika proyek pengembangan mencapai tahap penyelesaian, kapasitas dari kilang Cilacap akan meningkat menjadi 370.000 barel per hari. Selain itu, produksi bensin dan diesel akan lebih maksimal dengan kualitas lebih tinggi, dan akan dipasok untuk kebutuhan domestik. Proyek pengembangan ini juga akan meningkatkan kapasitas petrokimia yang diproduksi kilang, yaitu aromatics meningkat hingga lebih dari 600 KTPA dan polypropylene meningkat hingga 160 KTPA.

Kedua perusahaan menargetkan penyelesaian Front End Engineering Design (FEED) pada 2018, dan memulai fase EPC di tahun 2019, sehingga proyek RDMP CIlacap direncanakan selesai di akhir tahun 2022.

Rachmad Hardadi mengatakan bahwa proyek kolaborasi ini merupakan langkah awal menuju kerjasama – kerjasama lain yang serupa antara Pertamina dan Saudi Aramco, yaitu pengembangan kilang Dumai di Sumatera dan kilang Balongan di Jawa Barat. [SUMBER]

PLN KLAIM PEMBANGUNAN MEGA PROYEK 35.000 MW CAPAI 34,4 PERSEN

[NEWS] 9 Mei 2016 UP45 Jakarta, EnergiToday- PT PLN (Persero) mengaku telah mempercepat realisasi mega proyek 35.000 megawatt (MW), yang nantinya diharapkan mampu memperkuat ketahanan energi di Indonesia. Hingga kuartal I-2016, PLN mengklaim pembangunannya sudah mencapai 12.226,8 MW dari total 35.000 MW atau 34,4 persen.

Senior Manager Public Relation PLN, Agung Murdifi mengatakan, PLN telah merencanakan untuk mempercepat realisasi program mega proyek 35.000 MW dalam waktu lima tahun. Dalam hal ini, PLN akan membangun 109 pembangkit masing-masing. Adapun 109 pembangkit itu akan terdiri dari 35 proyek oleh PLN dengan total kapasitas 10.681 MW dan 74 proyek oleh swasta (Independent Power Producer/IPP) dengan total kapasitas 25.904 MW. Hingga kuartal I-2016, sudah sebanyak 12.226,8 MW dari total 35.000 MW atau 34,4 persen yang akan dibangun secara bertahap.

"Sebanyak 8.377,7 MW atau 23,6 persen sedang dalam tahap pengadaan. Selain itu, PLN juga telah melakukan banyak penandatanganan kontrak jual beli. PLN telah melakukan kontrak jual beli (Power Purchase Agreement/PPA) sebesar 10.941 MW atau 30,8 persen," ujar Agung, seperti dilansir Metrotvnews.com, Senin (9/5).

Sementara itu, Agung menambahkan, untuk konstruksi kemajuannya sudah mencapai 3.862 MW atau 10,9 persen yang meliputi pembangunan pembangkit, transmisi, dan gardu induk. Di mana 397 MW pembangkit telah berhasil beroperasi dan masuk sistem kelistrikan.

Sekadar informasi, sejak diresmikan oleh Presiden Joko Widodo pada 4 Mei 2015 di Bantul, Jawa Tengah. Program 35.000 MW menjadi fokus PLN untuk mencapai salah satu sasaran nawacita, yaitu mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis khususnya kedaulatan energi. [SUMBER]

2016-2018, INFRASTRUKTUR BBM DAN LPG AKAN DIBANGUN DI 14 LOKASI

[NEWS] 3 Mei 2016 UP45 Jakarta, EnergiToday- Untuk meningkatkan ketahanan energi nasional, Pemerintah akan membangun infrastruktur migas, termasuk membangun 14 tangki BBM dan 4 terminal LPG dalam kurun waktu 2016-2018.

Hal tersebut seperti yang dikemukakan oleh Dirjen Minyak dan Gas Bumi (Migas) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), IGN Wiratmaja Puja belum lama ini.

“Pemerintah akan membangun infrastruktur BBM dan LPG. Jadi semua pulau-pulau, ke depan harus ada infrastruktur BBM. Ini membutuhkan investasi yang besar,” ujarnya.

Wiratmaja menjelaskan, tangki BBM ini antara lain akan dibangun di Bima, Sumba dan wilayah Indonesia bagian Timur lainnya. Total kapasitas dari 14 tangki BBM ini sekitar 69.500 KL, sementara  kapasitas terminal LPG sebesar 6.000 MT.

Selain membangun tangki BBM, tambahnya, Pemerintah juga akan membangun 4 kilang minyak di mana 2 diantaranya akan dibangun di Tuban dan Bontang yang masing-masing berkapasitas 300.000 barel per hari.

Sementara itu, lanjutnya, 2 (dua) kilang lagi belum ditentukan lokasinya. Jika kilang dibangun, maka akan dibutuhkan lebih dari 10.000  tenaga kerja pada saat proses pembangunannya dan untuk pengoperasiannya dibutuhkan 1.500 tenaga kerja.

“Ini akan membuat pertumbuhan ekonomi yang besar dan investasinya sekitar Rp 100 triliun,” ungkap Wiratmaja.

Tak hanya Pemerintah, PT Pertamina juga melakukan revitalisasi (RDMP) kilang minyaknya yaitu di Balikpapan, Balongan, Cilacap dan Dumai. Proyek Refinery Development Masterplan Program (RDMP) RU V Balikpapan telah dimulai dan ditargetkan beroperasi tahun 2019 mendatang. [SUMBER]

KPK SIAP DAMPINGI PROYEK KETENAGALISTRIKAN

[NEWS] 29 April 2016 UP45 Jakarta, EnergiToday- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) siap memberikan pendampingan pada proyek-proyek ketenagalistrikan, khusus nya di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). Tugas KPK tidak hanya memberikan penindakan pada tindak pidana korupsi saja namun juga pencegahan dan pendampingan melalui Koordinasi dan Supervisi (Korsup), salah satunya Korsup Ketahanan Energi.

Hal tersebut seperti yang dikemukakan oleh Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Agus Rahardjo saat mengikuti kunjungan Lapangan ke Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Jeranjang (3 x 25 MW) di Lombok, NTB, Kamis (28/4).

Dalam kunjungan lapangan tersebut, Agus didampingi Dirjen Ketenagalistrikan Jarman, anggota Komisi VII DPR RI Kurtubi, serta Plh. Direktur Bisnis Regional Sulawesi Nusatenggara PT PLN (Persero) Djoko Rahardjo.

Sistem kelistrikan di NTB terdiri dari sistem kelistrikan Lombok, Bima, dan Sumbawa dengan kondisi kelistrikan pada umumnya berstatus siaga.

Dirjen Ketenagalistrikan Jarman mengungkapkan bahwa kondisi Indonesia yang terdiri dari ribuan pulau membutuhkan teknis melistriki yang berbeda dengan negara kontinen.

“Saat ini kondisi NTB sudah jauh lebih baik, namun menurutnya terdapat beberapa proyek yang masih membutuhkan dukungan dari KPK dan Komisi VII DPR RI untuk penyelesaiannya,” ujar Jarman.

Agus Rahardjo menyampaikan bahwa melalui Korsup ini, KPK berkomitmen membantu mengurai persoalan-persoalan yang dihadapi sektor energi termasuk di dalamnya sub sektor kelistrikan.

“Jika terdapat kebijakan yang tidak sesuai dengan peraturan dan kebutuhan masyarakat, kami punya kewenangan untuk menyampaikannya kepada Presiden,” tegas Agus.

Menurut Jarman, saat ini persoalan pengadaan lahan untuk infrastruktur ketenagalistrikan telah mendapat payung hukum dengan terbitnya Peraturan Presiden no 4 tahun 2016 tentang Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan. Perpres ini disebutnya telah mempermudah perizinan termasuk Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

“Semua prosedur memang harus dilalui, namun dengan terbitnya Perpres ini, semua dapat dipercepat,” tutur Jarman.

Sementara itu, Kurtubi menyampaikan bahwa sebagai wakil rakyat, dirinya mendapat banyak keluhan dari masyarakat NTB terkait seringnya pemadaman listrik. "Apalagi sekarang teknologi sangat maju, masyarakat bisa mengadu lewat hape," jelasnya.

Kunjungan ini diharapnya dapat menyemangati PLN untuk bekerja dengan lebih baik dan sesuai dengan peraturan. Jarman juga menjelaskan bahwa saat ini PLN harus patuh pada standard Tingkat Mutu Pelayanan (TMP). Jika terjadi pemadaman, maka PLN wajib memberikan kompensasi sesuai dengan Deklarasi TMP.

PLTU Jeranjang sendiri terdiri dari tiga unit yang masing-masing berkapasitas 25 MW. Unit 3 yang didanai APBN telah beroperasi pada tahun 2012. Sedangkan unit 1 dan 2 ditargetkan selesai tahun ini. Sebelum berkunjung ke PLTU Jeranjang, rombongan menyempatkan diri menengok lokasi pembangunan PLTGU Lombok Peaker (60MW) yang akan digunakan saat beban puncak atau malam hari. PLTGU tersebut ditargetkan beroperasi tahun depan. [SUMBER]