[NEWS] 16 Februari 2016 UP45 Jakarta, EnergiToday-- Pemerintah Indonesia dalam
mengembangan sawit menggunakan lahan yang sudah ada dan tidak membuka
lahan baru dengan menebang hutan. Dengan program Pengembangan Bioenergi
Lestari di beberapa Provinsi di Indonesia, pemerintah pusat bekerjasama
dengan pemerintah daerah akan menanami lahan-lahan kritis yang luasnya
mencapai hampir 70 juta haktare dengan berbagai tanaman bioenergi
termasuk kelapa sawit.
Menurut Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Sudirman Said, jika berbicara mengenai sawit harus sensitive melihatnya baik dari sisi geopolitik dan persaingan perdagangan global.
Sudirman menegaskan bahwa, dalam mengembangkan sawit, Indonesia tidak pernah membuka lahan baru namun menggunakan lahan-lahan yang sudah ada (eksisting).
“Kita menggunakan lahan yang disebut degraded land (lahan kritis) jadi tidak perlu lagi menebang hutan baru karena kita punya jutaan hectare lahan tersebut yang beberapa sudah kita rintis seperti di Kalimantan Tengah di Sulawesi dan juga Papua,” ujarnya.
Di kesempatan yang sama, Kepala Satgas Percepatan Pengembangan Energi Baru Terbarukan (P2EBT), William Sahbandar mengatakan, saat ini ada 70 juta Degranded land di Indonesia yang sangat berpotensi dikembangkan untuk berbagai tanaman bioenergi dan itu bukan hanya sawit dan saat ini pemerintah pusat dan Daerah sudah melakukan kerjasama menanami 64.000 haktare di Kalimantan Tengah dan di Kalimantan Timur.
“Dalam waktu yang singkat kita akan menandatangani MoU ada 180.000 haktare yang siap ditanami tanaman bioenergi,” tutur William.
Selain itu, menurut William, saat ini beberapa Provinsi di Indonesia yang memiliki lahan-lahan kritis, seperti Sumatera Selatan, NTT dan Papua juga sudah menyatakan kesiapan untuk bekerjasama dengan pemerintah Pusat untuk hal yang sama.
Pengembangan Bioenergi Lestari dilatar belakangi banyaknya lahan kritis, tidak produktif dan lahan bekas tambang yang ada di Indonesia yang tidak produktif. Program ini merupakan program bersama antara pemerintah pusat dan daerah lintas sektor dan regional yang selain bermanfaat untuk penghijauan juga diharapkan dapat memberi manfaat bagi masyarakat. Keberhasilan program ketahanan energi salah satunya ditunjang dengan program ini. [SUMBER]
Menurut Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Sudirman Said, jika berbicara mengenai sawit harus sensitive melihatnya baik dari sisi geopolitik dan persaingan perdagangan global.
Sudirman menegaskan bahwa, dalam mengembangkan sawit, Indonesia tidak pernah membuka lahan baru namun menggunakan lahan-lahan yang sudah ada (eksisting).
“Kita menggunakan lahan yang disebut degraded land (lahan kritis) jadi tidak perlu lagi menebang hutan baru karena kita punya jutaan hectare lahan tersebut yang beberapa sudah kita rintis seperti di Kalimantan Tengah di Sulawesi dan juga Papua,” ujarnya.
Di kesempatan yang sama, Kepala Satgas Percepatan Pengembangan Energi Baru Terbarukan (P2EBT), William Sahbandar mengatakan, saat ini ada 70 juta Degranded land di Indonesia yang sangat berpotensi dikembangkan untuk berbagai tanaman bioenergi dan itu bukan hanya sawit dan saat ini pemerintah pusat dan Daerah sudah melakukan kerjasama menanami 64.000 haktare di Kalimantan Tengah dan di Kalimantan Timur.
“Dalam waktu yang singkat kita akan menandatangani MoU ada 180.000 haktare yang siap ditanami tanaman bioenergi,” tutur William.
Selain itu, menurut William, saat ini beberapa Provinsi di Indonesia yang memiliki lahan-lahan kritis, seperti Sumatera Selatan, NTT dan Papua juga sudah menyatakan kesiapan untuk bekerjasama dengan pemerintah Pusat untuk hal yang sama.
Pengembangan Bioenergi Lestari dilatar belakangi banyaknya lahan kritis, tidak produktif dan lahan bekas tambang yang ada di Indonesia yang tidak produktif. Program ini merupakan program bersama antara pemerintah pusat dan daerah lintas sektor dan regional yang selain bermanfaat untuk penghijauan juga diharapkan dapat memberi manfaat bagi masyarakat. Keberhasilan program ketahanan energi salah satunya ditunjang dengan program ini. [SUMBER]
