[NEWS] 7 Juni 2016 UP45 Jakarta, EnergiToday- Rencana pencabutan subsidi untuk solar tersebut berasal dari wacana
berbagai pakar energi. Itu dilakukan untuk menyikapi momen penurunan
harga minyak dunia, perlu dilakukan pengurangan subsidi lantaran
harganya akan lebih murah.
Menurut Kepala Pusat Komunikasi Publik Kementerian ESDM, Sujatmiko, berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan, jika subsidi pada solar dicabut pada Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2016, maka akan menghemat anggaran Rp 16 triliun.
“Soal saat ini ada wacana untuk mengurangi subsidi solar Rp 1.000. Dan kalau ini, total subsidi kita di 2016 untuk solar sekitar Rp 16 triliun,” ujarnya.
Sujatmiko menegaskan, anggaran subsidi solar tersebut bisa dialihkan untuk membangun infrastruktur dan pengembangan ketahanan energi melalui Dana Ketahanan Energi (DKE).
“Karena kalau kurangi subsidi kita akan ada alokasi anggaran untuk program lain yang lebih tepat sasaran misalnya untuk DKE,” tuturnya.
Selain itu, tambahnya, untuk menerapkan pencabutan subsidi tersebut pemerintah perlu melakukan kajian mendalam, selain itu juga akan membahas itu dengan DPR karena menyangkut dengan APBN.
“Karena subsidi domain pemerintah dengan DPR dan perlu kajian yang mendalam. Oleh karenanya kita menunggu pembahasan dengan DPR,” pungkasnya. [SUMBER]
Menurut Kepala Pusat Komunikasi Publik Kementerian ESDM, Sujatmiko, berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan, jika subsidi pada solar dicabut pada Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2016, maka akan menghemat anggaran Rp 16 triliun.
“Soal saat ini ada wacana untuk mengurangi subsidi solar Rp 1.000. Dan kalau ini, total subsidi kita di 2016 untuk solar sekitar Rp 16 triliun,” ujarnya.
Sujatmiko menegaskan, anggaran subsidi solar tersebut bisa dialihkan untuk membangun infrastruktur dan pengembangan ketahanan energi melalui Dana Ketahanan Energi (DKE).
“Karena kalau kurangi subsidi kita akan ada alokasi anggaran untuk program lain yang lebih tepat sasaran misalnya untuk DKE,” tuturnya.
Selain itu, tambahnya, untuk menerapkan pencabutan subsidi tersebut pemerintah perlu melakukan kajian mendalam, selain itu juga akan membahas itu dengan DPR karena menyangkut dengan APBN.
“Karena subsidi domain pemerintah dengan DPR dan perlu kajian yang mendalam. Oleh karenanya kita menunggu pembahasan dengan DPR,” pungkasnya. [SUMBER]
