[NEWS] 28 Oktober 2016 UP45, TEMPO.CO, Jakarta
- Setelah keputusan tentang pengelolaan blok Masela resmi menjadi
dokumen resmi, SKK Migas menyatakan akan melakukan sosialisasi.
Demikian dikatakan Kepala Perwakilan SKK Migas Wilayah Papua dan
Maluku, Enrico CP Ngantung terkait proyek pengembangan gas alam cair
Blok Masela yang akan dibangun di darat (onshore).
"Proyek pengembangan Blok Masela masih diproses di tingkat pusat,
karena itu belum dapat menyampaikan informasi yang lebih akurat kepada
masyarakat terkait keputusan pemerintah akan dibangun di darat, " kata
Enrico di Ambon, Selasa (25 Oktober 2016).
Menurut dia, kalau membaca di media massa, pemerintah sudah tentukan
proyek pengembangan Blok Masela akan dibangun di darat, tetapi
kelanjutan prosesnya yang punya kewenangan untuk memberikan keterangan
lebih akurat adalah SKK Migas Pusat.
"Kami di daerah tidak mempunyai kewenangan atau posisi untuk
memberikan keterangan, terkait proses kelanjutan keputusan pemerintah
itu," ujarnya.
Sementara itu, Sr.Specialist Govemment Relations Communication &
Relations Departemen Inpex Corporation, Adrial Wilde mengatakan proyek
pengembangan gas alam cair Blok Masela menjadi isu yang ramai
dibicarakan.
"Proyek ini dikerjakan secara transparan dan masyarakat Maluku dapat melihatnya," katanya.
Menurut dia, setiap perkembangan terkait kelanjutan proyek itu akan
dilakukan sosialisasi. Kerena itu, pihaknya meminta dukungan dari
pemerintah Provinsi Maluku, masyarakat, tokoh-tokoh adat dan segenap
komponen yang ada di daerah ini.
"Perubahan proyek pengembangan gas alam cair, yang dibangun di darat
datang dari pemerintah. Kami bisa memahami sampai sejauh mana yang
dinginkan oleh pemerintah, bisa didiskusikan bersama, sehingga mendapat
satu kesimpulan yang sama," kata Adrial.
Sebagai kontraktor, katanya, Inpex punya komitmen untuk tetap
menjalankan proyek tersebut. Kendati diskusi tentang keputusan
pemerintah masih terus berlangsung dan sebagai kontraktor terus
melakukan pembicaraan-pembicaraan dan melakukan perhitungan-perhitungan,
sampai pada kesimpulan bersama untuk disepakati.
"Jujur saja, kami terkejut ketika mendengarkan pernyataan pemerintah
bahwa proyek pengembangan Blok Masela akan membuka 120.000 lowongan
kerja, dan ditambah pernyataan mantan Menteri Rizal Ramli bahwa akan
terserap sebanyak 380.000 lowongan," ungkap Adrial.
Menurut dia, pihaknya bingung mendengar angka sebesar itu, dari mana mendapatkannya.
"Kami berharap teman-teman media massa dapat membantu memberikan
pencerahan kepada masyarakat Maluku, agar bisa lebih realistis melihat
perkembangan yang ada. Kita juga tidak mengharapkan harapan-harapan yang
begitu tinggi, tetapi kemudian berhadapan dengan kenyataan yang sangat
jauh berbeda," tandasnya.
Menurut Adrial, sebenarnya harapan itu masih terlalu jauh, karena
masih banyak proses yang harus dilalui dalam proyek ini, dan banyak
komponen yang harus dihitung.
"Mungkin ini yang paling penting bagi masyarakat Maluku, bahwa tidak
melihat kontraktor-kontraktor kerja sama (KKKS) seperti PT. Karena
sampai saat ini, kami masih menerima surat-surat dari stakeholder dengan
mengawali PT Inpex," katanya.
"Kalau konstruksi pemikiran saja sudah berbeda dengan memulai dengan
PT Inpex, pasti gambarannya seolah-olah perusahaan tambang yang
diinvestasikan atau ingin membangun usaha di Maluku, padahal Inpex
adalah kontraktor pemerintah yang mengerjakan pekerjaan melalui proses
tender.
"Kewajiban-kewajiban pemenang tender harus teruji. Otomatis kalau
kontraktor, itu pekerjaan yang diberikan sangat jelas. Jadi, kami mohon
untuk bisa melihat keberadaan kontraktor, sehingga ini bisa membantu
memberikan pencerahan lebih lanjut bagi masyarakat di daerah ini," ujar
Adrial. [SUMBER]
