[NEWS] 20 April 2016 UP45 Jakarta, Metrotvnews.com- Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI)
mengusulkan efek domino dari pembangunan blok abadi Masela dimasukkan
dalam rencana pengembangan (Plan of Development) yang dibuat oleh Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS).
Namun demikian, rencana tersebut tergantung dari skenario pemerintah terkait sistem pengembangan yang akan dilakukan seperti apa. Anggota Komisi VII DPR-RI Fraksi Golkar, Satya W Yudha meminta harus ada jaminan dari pemerintah bahwa masyarakat akan mendapat efek domino dari pengembangan lapangan yang berada di lepas pantai Laut Arafura tersebut.
Namun demikian, rencana tersebut tergantung dari skenario pemerintah terkait sistem pengembangan yang akan dilakukan seperti apa. Anggota Komisi VII DPR-RI Fraksi Golkar, Satya W Yudha meminta harus ada jaminan dari pemerintah bahwa masyarakat akan mendapat efek domino dari pengembangan lapangan yang berada di lepas pantai Laut Arafura tersebut.
Usulan ini melihat kebiasaan para KKKS yang hanya memikirkan efisiensi budget yang akan dikeluarkan dari setiap proyek yang dikerjakan.
"Saya bilang tergantung skenario pemerintah. Kontraktor kan lihatnya mana yang paling efisien budget-nya pas bikin PoD. Tapi siapa yang jamin rakyat sekitar bisa menikmati? Harusnya ada yang jamin," tegas Satya, di Hotel Dharmawangsa, Jalan Wijaya, Jakarta, Rabu (20/4/2016).
Satya menjelaskan, dalam PoD tersebut harus ada penjelasan ke mana hasil produksi tersebut akan dialirkan. Dia pun mengimbau agar tidak seperti proyek gas di Lapangan Tangguh yang ternyata hasilnya dialirkan ke Tiongkok.
"Jangan kayak gas tangguh dulu yang mengalir ke Tiongkok. Harus ada proper scenario untuk memenuhi permintaan domestik," ucap dia.
Selain itu, pemerintah juga harus mengintervensi efek domino ini agar kejadian lapangan Tangguh tidak terulang kembali. "Multiplier effect bukan sekadar community development. Harus ada intervensi pemerintah di situ. Ini yang penting, memang harus memasukkan multiplier effect ke POD," pungkas dia. [SUMBER]
"Saya bilang tergantung skenario pemerintah. Kontraktor kan lihatnya mana yang paling efisien budget-nya pas bikin PoD. Tapi siapa yang jamin rakyat sekitar bisa menikmati? Harusnya ada yang jamin," tegas Satya, di Hotel Dharmawangsa, Jalan Wijaya, Jakarta, Rabu (20/4/2016).
Satya menjelaskan, dalam PoD tersebut harus ada penjelasan ke mana hasil produksi tersebut akan dialirkan. Dia pun mengimbau agar tidak seperti proyek gas di Lapangan Tangguh yang ternyata hasilnya dialirkan ke Tiongkok.
"Jangan kayak gas tangguh dulu yang mengalir ke Tiongkok. Harus ada proper scenario untuk memenuhi permintaan domestik," ucap dia.
Selain itu, pemerintah juga harus mengintervensi efek domino ini agar kejadian lapangan Tangguh tidak terulang kembali. "Multiplier effect bukan sekadar community development. Harus ada intervensi pemerintah di situ. Ini yang penting, memang harus memasukkan multiplier effect ke POD," pungkas dia. [SUMBER]
