[NEWS] 11 Agustus 2016 UP45 Jakarta, EnergiToday- Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution
bersama Menteri BUMN Rini Soemarno dan Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo
mengadakan pertemuan untuk merumuskan kebijakan holding BUMN sebelum
Rapat Terbatas bersama Presiden Jokowi.
DPR berharap pemerintah tidak salah langkah atau terburu-buru untuk membentuk holding di bidang energi. Apalagi sebelum revisi UU Migas diselesaikan dengan DPR.
"Saya imbau pemerintah untuk tahan dulu untuk masalah holding energi. Janganlah ambil keputusan penting bagi negeri padahal kita Komisi VII itu sedang dalam tahapan merevisi UU Migas," kata Kurtubi saat dihubungi di Jakarta, Kamis (11/8).
Menurut Kurtubi, Menteri BUMN haruslah mengerti sistem tata negara dan pemerintahan. Sebagai wakil rakyat, DPR haruslah jadi bagian dari kebijakan penting yang menyangkut hajat hidup orang banyak.
"Harus lah rencana ada pembicaraan dengan DPR menyangkut arah dan kebijakan energi ke depan. Sistem ketatanegaraan kita tidak bisa main sendiri apalagi saat ini kok DPR seperti di-peta kompli. Kan wakil rakyat kita," kata Kurtubi yang merupakan Anggota Komisi VII dari Fraksi Nasdem ini.
Kurtubi menuturkan, jangan sampai apa yang sudah diputuskan pemerintah justru ditolak mentah-mentah oleh DPR. Hal ini bisa menimbulkan konflik baru.
"Bagaimana nanti bentuk barunya holding energi di mana kita bicara Pertamina dan PGN sudah diputuskan pemerintah tapi dibubarkan sama DPR? Kan repot. Jadi pemerintah tahan diri dulu lah," tegas Kurtubi.
Seperti diketahui, pemerintah menginginkan adanya holding BUMN sektor energi di mana menjadikan Pertamina sebagai induk dari perusahaan PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN). Namun ternyata hal tersebut juga memberikan sentimen negatif ke saham PGN yang notabene telah go public. [SUMBER]
DPR berharap pemerintah tidak salah langkah atau terburu-buru untuk membentuk holding di bidang energi. Apalagi sebelum revisi UU Migas diselesaikan dengan DPR.
"Saya imbau pemerintah untuk tahan dulu untuk masalah holding energi. Janganlah ambil keputusan penting bagi negeri padahal kita Komisi VII itu sedang dalam tahapan merevisi UU Migas," kata Kurtubi saat dihubungi di Jakarta, Kamis (11/8).
Menurut Kurtubi, Menteri BUMN haruslah mengerti sistem tata negara dan pemerintahan. Sebagai wakil rakyat, DPR haruslah jadi bagian dari kebijakan penting yang menyangkut hajat hidup orang banyak.
"Harus lah rencana ada pembicaraan dengan DPR menyangkut arah dan kebijakan energi ke depan. Sistem ketatanegaraan kita tidak bisa main sendiri apalagi saat ini kok DPR seperti di-peta kompli. Kan wakil rakyat kita," kata Kurtubi yang merupakan Anggota Komisi VII dari Fraksi Nasdem ini.
Kurtubi menuturkan, jangan sampai apa yang sudah diputuskan pemerintah justru ditolak mentah-mentah oleh DPR. Hal ini bisa menimbulkan konflik baru.
"Bagaimana nanti bentuk barunya holding energi di mana kita bicara Pertamina dan PGN sudah diputuskan pemerintah tapi dibubarkan sama DPR? Kan repot. Jadi pemerintah tahan diri dulu lah," tegas Kurtubi.
Seperti diketahui, pemerintah menginginkan adanya holding BUMN sektor energi di mana menjadikan Pertamina sebagai induk dari perusahaan PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN). Namun ternyata hal tersebut juga memberikan sentimen negatif ke saham PGN yang notabene telah go public. [SUMBER]
