[NEWS] 13 Oktober 2016 UP45, Jakarta, EnergiToday-- Pemerintah berencana akan
menerapkan zonanisasi distribusi gas bumi. Penerapan alokasi gas
berdasarkan wilayah (zonasi) ini dilakukan untuk memangkas biaya
transportasi gas sehingga dapat menekan harga gas di konsumen.
Zonanisasi akan dibagi menjadi tiga wilayah yakni, Indonesia Bagian
Barat, Tengah dan Indonesia Bagian Timur.
Plt. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, selain akan menerapkan zonanisasi, pemerintah juga akan mengkaji kemungkinan membuka kran impor gas untuk wilayah Indonesia Bagian Barat.
“Jadi Indonesia itu kita mau bagi zonanisasi gas timur, tengah dan barat. Sekarang sedang dihitung semua, kita mau semua struktur gas itu dibuka sehingga bisa terlihat mana yang bisa kita potong,” ujarnya belum lama ini di Jakarta.
Saat ini menurut Luhut beberapa item yang harus dipangkas sudah terlihat dan Pemerintah akan mencari lebih detail lagi hingga ke mulut sumur (well head).
“Sudah keliatan tapi belum detail lagi masih kurang detail. Jadi kita mau di well head-nya itu berapa harga gasnya, kalau masih bisa kita tekan kita tekan kemudian kita masukkin ke pipa tol freenya berapa kita lihat sampai diujungnya,” tuturnya.
Selain itu, tambahnya, berdasarkan perhitungan dari Direktur Jenderal Minyak Dan Gas Bumi (Dirjen Migas), IGN Wiratmaja Pudja, harga gas ditingkat konsumen bisa rata rata diantara 6-7 dollar. “Di ujungnya (end user) masih ada yang USD 7, nah sekarang kita coba per kontrak, nah kontrak kamu dengan kontrak kamu kan mungkin beda rezimnya. Nah kita coba liat lagi, sementara itu kita perbaikin juga misalnya mengenai depresiasinya itu juga cost lagi kita perkecil lagi,” imbuhnya.
Mengenai kemungkinan pemerintah akan membuka kran impor gas untuk wilayah Indonesia Bagian Barat, Luhut menjelaskan, Dirjen Migas bersama tim saat ini sedang mengkaji opsi tersebut. Membuka impor gas tersebut dimaksudkan untuk memangkas jalur transportasi agar lebih pendek.
“Nah kalau seperti yang di Indonesia Barat, di Aceh, kalau harus bawa LNG dari Papua sana kan cost distribusinya akan sangat tinggi maka kita coba impor saja dari negara lain yang lebih murah mungkin dari Brunei atau Timur Tengah yang harganya sekitar USD 3,5 hingga USD 4, lalu gasifikasi disitu baru dipipakan ke Medan, sampai di Medan kita hitung-hitung bisa USD 7 hingga USD 8 mengurangi dari USD 13,” katanya.
“Kunci dari kebijakan distribusi gas bumi ini adalah bagaimana membuat harga gas bumi menjadi lebih efisien untuk itu maka pemerintah akan “membongkar” semua rantai distribusi gas bumi yang membuat harga gas menjadi tidak efisien,” tukasnya.[SUMBER]
Plt. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, selain akan menerapkan zonanisasi, pemerintah juga akan mengkaji kemungkinan membuka kran impor gas untuk wilayah Indonesia Bagian Barat.
“Jadi Indonesia itu kita mau bagi zonanisasi gas timur, tengah dan barat. Sekarang sedang dihitung semua, kita mau semua struktur gas itu dibuka sehingga bisa terlihat mana yang bisa kita potong,” ujarnya belum lama ini di Jakarta.
Saat ini menurut Luhut beberapa item yang harus dipangkas sudah terlihat dan Pemerintah akan mencari lebih detail lagi hingga ke mulut sumur (well head).
“Sudah keliatan tapi belum detail lagi masih kurang detail. Jadi kita mau di well head-nya itu berapa harga gasnya, kalau masih bisa kita tekan kita tekan kemudian kita masukkin ke pipa tol freenya berapa kita lihat sampai diujungnya,” tuturnya.
Selain itu, tambahnya, berdasarkan perhitungan dari Direktur Jenderal Minyak Dan Gas Bumi (Dirjen Migas), IGN Wiratmaja Pudja, harga gas ditingkat konsumen bisa rata rata diantara 6-7 dollar. “Di ujungnya (end user) masih ada yang USD 7, nah sekarang kita coba per kontrak, nah kontrak kamu dengan kontrak kamu kan mungkin beda rezimnya. Nah kita coba liat lagi, sementara itu kita perbaikin juga misalnya mengenai depresiasinya itu juga cost lagi kita perkecil lagi,” imbuhnya.
Mengenai kemungkinan pemerintah akan membuka kran impor gas untuk wilayah Indonesia Bagian Barat, Luhut menjelaskan, Dirjen Migas bersama tim saat ini sedang mengkaji opsi tersebut. Membuka impor gas tersebut dimaksudkan untuk memangkas jalur transportasi agar lebih pendek.
“Nah kalau seperti yang di Indonesia Barat, di Aceh, kalau harus bawa LNG dari Papua sana kan cost distribusinya akan sangat tinggi maka kita coba impor saja dari negara lain yang lebih murah mungkin dari Brunei atau Timur Tengah yang harganya sekitar USD 3,5 hingga USD 4, lalu gasifikasi disitu baru dipipakan ke Medan, sampai di Medan kita hitung-hitung bisa USD 7 hingga USD 8 mengurangi dari USD 13,” katanya.
“Kunci dari kebijakan distribusi gas bumi ini adalah bagaimana membuat harga gas bumi menjadi lebih efisien untuk itu maka pemerintah akan “membongkar” semua rantai distribusi gas bumi yang membuat harga gas menjadi tidak efisien,” tukasnya.[SUMBER]
