[NEWS] 14 Desember 2016 UP45. Jakarta, SKKMIGAS - Nilai komitmen pengadaan barang dan jasa di industri hulu migas
periode Januari – Oktober 2016 mencapai US$6,23 miliar atau sekitar
Rp80,1 triliun. Persentase tingkat kandungan dalam negeri (TKDN)
berdasarkan biaya (cost basis) sebesar 49,9 persen. “Kami berkomitmen
untuk terus meningkatkan TKDN di industri hulu migas,” kata Deputi
Pengendalian Dukungan Bisnis, Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan
Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), Rudianto Rimbono saat
membuka Forum Supply Demand di Batam, Rabu (23/11).
Dia menjelaskan, upaya peningkatan kapasitas nasional pada industri
hulu migas perlu dukungan dari Pemerintah. Dicontohkan, payung regulasi
yang dapat memberikan keberpihakan dan kepastian pasar bagi pemilik
teknologi untuk meningkatkan investasinya di dalam negeri.
Forum Supply Demand merupakan pertemuan koordinasi dan kerja sama
antara SKK Migas dengan pelaku pengelolaan rantai suplai dan fungsi
pengguna di Kontraktor KKS, dan penyedia barang jasa hulu migas.
Tujuannya, untuk mengkonsolidasi data antara kebutuhan dengan data
kemampuan pasokan dari industri di dalam negeri. Selain itu, diharapkan
dapat dihasilkan terobosan dalam pengelolaan rantai suplai guna
meningkatkan efisiensi, penyederhanaan proses tender, efektivitas dalam
mendukung operasional hulu migas, dan penciptaan multiplier effect bagi
perekonomian nasional. “Tentunya dengan tetap sesuai kebijakan dan
regulasi yang ada,” kata Rudianto.
Dia mengatakan, dari aspek kualitas dan tata waktu penyelesaian dari
produk barang dan jasa dalam negeri sudah memadai. Hanya satu aspek yang
menjadi tantangan, yakni, harga.
Hal ini diamini Kepala Sub Direktorat Logam, Kementerian
Perindustrian, Immanuel T. H. Silitonga. Menurutnya, untuk meningkatkan
daya saing industri dalam negeri, struktur biaya yang harus ditanggung
oleh industri di dalam negeri harus dikurangi.
Peningkatan kapasitas nasional yang dilakukan antara lain transaksi
pembayaran melalui bank BUMN/BUMD. Periode April tahun 2009 hingga
Oktober 2016 tercatat transaksi di bank BUMN/BUMD sebesar US$57,55
miliar atau sekitar Rp748 triliun. Selain itu, sektor hulu migas
menyimpan dana rehabilitasi pasca operasi (abandonment and site
restoration/ASR) di Bank BUMN. Sampai 30 September 2016 tercatat
penempatan dana ASR di Bank BUMN telah mencapai US$840 juta atau sekitar
Rp11 triliun. Begitu juga dengan peningkatan nilai pengadaan barang dan
jasa industri hulu migas yang dilaksanakan oleh BUMN, seperti PT.
Pertamina (Persero), PT. Elnusa, PT. Wijaya Karya, PT. Rekayasa
Industri, dan PT. PAL. Periode 2010 – 2016 nilai pengadaan sebesar
US$5,63 miliar atau sekitar Rp73,5 triliun. “Semua ini dampak berganda
(multiplier effect) dari kegiatan hulu migas pada perekonomian
nasional,” kata Rudianto.
Tidak hanya itu, di tengah lesunya harga minyak, SKK Migas bersama
kontraktor kontrak kerja sama melakukan penghematan melalui pengadaan
bersama dan optimalisasi pemanfaatan aset. Untuk tahun ini, per Oktober
2016, penghematan pengadaan bersama mencapai US$187 juta atau sekitar
Rp2,44 triliun. Sedangkan optimalisasi pemanfaatan aset sebanyak US$19,2
juta atau sekitar Rp250 miliar. Pengadaan bersama adalah pengadaan
kolektif yang dilakukan kontraktor KKS yang beroperasi di wilayah
berdekatan. Adapun optimalisasi pemanfaatan aset adalah pemanfaatan aset
milik kontraktor oleh kontraktor lain.[SUMBER]
