[NEWS] 22 Desember 2016 UP45. Jakarta, Katadata - Pemerintah saat ini masih fokus dalam pembentukan perusahaan induk (holding) per sektor BUMN.
Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menunda pembahasan dan
proses pembelian saham PT Pertamina Geothermal Energy (PGE) oleh PT PLN
(Persero). Alasanya, rencana tersebut bukanlah prioritas pemerintah
tahun ini.
Deputi Bidang Usaha Energi, Logistik, Kawasan, dan
Pariwisata Edwin Hidayat Abdullah mengatakan, pembahasan dan proses
injeksi modal PLN ke PGE harus ditunda. Karena, Kementerian BUMN
menganggap rencana tersebut bukan program prioritas yang harus
diselesaikan tahun ini. Edwin pun mengatakan, Kementeriannya saat ini
masih fokus dalam pembentukan perusahaan induk (holding) per sektor BUMN.
"Makanya awal tahun depan kita mulai lagi deh (pembahasannya). Kita fokus holding
dulu. Yang ini aja belum selesai," ujar Edwin saat ditemui usai
acara Seminar Edukasi 'Understanding Value Creation PROCESS of Holding
BUMN' di Gedung Magister Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas,
Jakarta, Rabu (21/12).
Meskipun
demikian, Edwin mengaku, pihaknya memang telah melakukan beberapa
langkah. Salah satunya yaitu membentuk tim khusus untuk melakukan uji
kelayakan (due diligence) terkait dengan aspek hukum, teknis,
dan korporasinya. Dalam tim tersebut, berisi konsultan independen, pihak
Kementerian BUMN, dan juga Pertamina.
Ditemui secara terpisah,
Wakil Direktur Utama Pertamina Ahmad Bambang mengatakan, pembahasan dan
rencana injeksi modal PLN ke PGE sementara memang ditunda. Namun,
penundaan ini juga dilakukan untuk menunggu hasil evaluasi dan due diligence yang dilakukan tim khusus bentukan Kementerian BUMN. Fokus pada pembentukan holding pun dinyatakan Bambang sebagai salah satu faktor penundaan.
"Itu kan bukan isu krusial sekarang. Sekarang kan harusnya holding dulu," ujar Bambang saat ditemui di Kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Selasa malam (20/12).
Dirinya
menambahkan, masih belum mengetahui secara pasti kapan rencana ini akan
mulai dibahas kembali. Karena, hal tersebut merupakan kewenangan dari
pemerintah dalam hal ini Kementerian BUMN. Namun, Bambang menyatakan,
kemungkinan pada tahun depan, pembahasan akan rencana tersebut baru
mulai dibicarakan kembali.
Bambang pun menyatakan, bahwa
Pertamina tidak keberatan dengan adanya rencana ini. "Kan serikat
pekerja juga sudah diajak bicara. Ini urusan dengan PLN biar sinerginya
lebih baik semua," ujar Bambang.
Senada dengan pernyataan
Bambang, Direktur Utama PLN Sofyan Basir mengatakan, pihaknya masih
menunggu arahan dari Menteri BUMN Rini Soemarno terkait dengan realisasi
rencana tersebut. Namun, Sofyan mengaku, belum mengetahui secara pasti
skema yang akan digunakan untuk memiliki sebagian saham dari PGE
tersebut. Yang jelas, PLN akan mematuhi semua arahan dari pemerintah.
"Kalau kita (PLN), diputuskan bagaimana, ya kami jalankan saja," ujar
Sofyan.
Sebagai informasi, Rini meminta kedua perusahaan
tersebut bersinergi dengan melakukan injeksi modal PLN ke PGE. Menurut
Rini kedua perusahaan tersebut harus bersinergi agar tidak terjadi lagi
perdebatan dalam negosiasi harga gas uap dan listrik. Apalagi uap yang
dihasilkan PGE hanya bisa dipakai untuk listrik dan tidak bisa dijual ke
mana-mana lagi.
Jika
tidak ada sinergi, PLN bisa saja menolak membeli uap atau listrik yang
dihasilkan PGE. "Kalau Pertamina mengebor dan mendapatkan uap, tapi PLN
bilang tidak mau membeli uap atau listriknya, bagaimana? Padahal
Pertamina sudah investasi tapi tidak ada pembeli," kata Rini di
sela-sela acara Pertamina Energi Forum 2016 di Jakarta, Selasa (13/2).
Rini
pernah menuturkan, cara untuk menyinergikan kedua perusahaan ini adalah
dengan penerbitan saham baru PGE yang kemudian dibeli PLN. Masuknya
PLN ke dalam komposisi pemilik saham PGE, akan menguntungkan kedua belah
pihak. [SUMBER]
